JAKARTA – Sistem proposional terbuka yang dijalani Indonesia cenderung mendekati korupsi. Ini disebabkan gesekan antar caleg sangat kuat sehingga mereka berusaha menang dengan mengeluarkan biaya mahal.

“Sistem pemilu Indonesia yang menganut proporsional terbuka cenderung korup. Ini disebabkan tiap caleg mengkampanyekan partainya dan dirinya, “ tegas Anggota DPR Komisi II dari Fraksi PKS, Agus Purnomo kepada Berita99 dalam diskusi kebangsaan “Mewujudkan Pemilu 2014 Bersih, Berkualitas dan Bermartabat” di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (25/6)

Agus menjelaskan mahalnya biaya pemilu sangat terasa dalam Pemilu 2009. Saat itu, seorang caleg untuk menang dalam satu dapil membutuhkan 5 miliar rupiah.

“Gaji seorang anggota DPR sebanyak Rp 60 miliar, belum dipotong partai. Sementara kebutuhan jika ingin kembali nyaleg sangat tinggi sehingga mereka main proyek dan korupsi, “ tegasnya.

Tingginya biaya pemilu membuat seorang caleg memainkan politik dengan kecurangan. Salah satunya dengan membeli rekapitulasi di Tempat Pemungutan Suara untuk mengatur hasil akhir, sehingga memenangkan caleg yang bersangkutan.

“Ini umumnya dilakukan dengan membeli surat suara dan membayar panitia pengawas lapangan. Jadi jika di masa mendatang integritas caleg tak bagus, maka Indonesia tak memiliki harapan, “ pungkasnya.

MEDAN — Indonesia tidak akan kekurangan pangan. Karena Indonesia masih memiliki 10 juta hektare lahan pekarangan rumah yang bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam.

Menteri Pertanian Suswono mengemukakan hal itu ketika melakukan temu wicara dengan para petani Medan, Deli Serdang, dan sekitarnya di lokasi Urban Farming,  Kelurahan Gedung Johor, Medan, akhir pekan lalu.

 “Jika 10 juta hektare ini ditanami dengan tanaman pangan, insya Allah kita tidak akan pernah kekurangan pangan,” tandas Suswono.

Melihat potensi lahan pekarangan yang  demikian luas, sejak dua tahun lalu pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, membuat program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Program ini memaksimalkan sekecil apa pun lahan pekarangan rumah untuk ditanami dengan tanaman pangan,  seperti sayur-sayuran,  buah, serta tanaman obat.

Program ini, lanjut Mentan, cukup berhasil dalam mendukung program ketahanan pangan. Dengan program ini, Indonesia sudah bisa lepas dari masalah kelaparan dan gizi buruk.

Menurut target MDGs yang ditetapkan FAO, Indonesia seharusnya  baru tahun 2015 bisa lepas dari masalah kelaparan dan gizi buruk. Tetapi tahun 2012 oleh FAO Indonesia sudah dinyatakan berhasil mengatasi masalah kelaparan dan gizi buruk.

“Jadi lebih cepat tiga tahun,” imbuh Mentan Suswono.

Karena keberhasilan tersebut organisasi pangan dan pertanian di bawah PBB, FAO memberikan penghargaan kepada Indonesia. Penghargaan diterima oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa tanggal 17 Juni 2013 lalu di markas FAO di Roma, Italia.

5.000 Desa

Keberhasilan program KRPL ini membuat Kementan melakukan duplikasi program tersebut di 5.000 desa di Indonesia tahun ini. Setiap desa, sebut Mentan, akan mendapat bantuan sekitar Rp 40 juta untuk pembelian bibit, pupuk, dan peralatan yang dibutuhkan untuk menciptakan kawasan rumah pangan ini.

“Tahun ini kita akan menduplikasi program ini di 5.000 desa. Tahun-tahun berikutnya kita harapkan akan lebih banyak lagi desa melaksanakan program ini,” jelas Mentan.

Keberhasilan program KRPL ini juga menarik minat para delegasi APEC yang tengah melakukan pertemuan di Medan mulai 22 Juni-6 Juli 2013. Para delegasi dijadwalkan akan meninjau sejumlah desa di Medan yang telah sukses melaksanakan program KRPL ini.

Mentan usai membuka Third Senior Officials Meeting APEC mengunjungi lokasi yang akan didatangi para delegasi APEC tersebut. Bahkan di Ladang Bambu, Medan, Mentan sempat memanen sayuran hasil ladang KRPL yang dikelola  para ibu warga Kelurahan Baru, Medan. 

Terkait satus Koalisi PKS Tifatul menyampaikan :“PKS itu sudah setia berkoalisi dengan Partai Demokrat sejak Pilpres 2004. Saya sejak Pilpres 2004 dan 2009 sudah turun, mendekati organisasi sayap PKS untuk mengkampanyekan SBY. Sebab saya Ketua Umum PKS yang paling lama. Sejak awal saya berkeringat,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Berikut wawancara selengkapnya:

Memang sudah diwakafkan semenjak terpilih menjadi menteri dong. Menteri itu kan sebagai pembantu Presiden. Maka bertanggung jawab kepada Presiden.

Tentu. Selama saya menjabat sebagai menteri, maka sikap saya akan sejalan dengan Presiden. Silakan cek saja, sebagai menteri apakah saya pernah berbeda sikap dengan Presiden. Kalau Menteri berbeda sikap dengan Presiden, ya mundur saja.

Wajar saya kira kalau ada perbedaan. Di DPR itu memang ada ruang untuk itu. Ini kan negara demokrasi, perbedaan kan membuat demokrasi ini berjalan secara dinamis. Tapi sejak awal kan soal BBM itu menjadi domainnya pemerintah. 

DPR sudah menyerahkan keputusannya kepada pemerintah. Hanya soal pengganti subsidinya memerlukan persetujuan DPR. Menurut saya setuju atau tidak, sudah bukan menjadi persoalan substansial lagi. Sekarang tinggal bagaimana caranya mengawal pengganti subsidinya melalui program kerakyatan.

Posisi PKS sama sekali tidak berubah kok. PKS kan menolak kenaikan harga BBM itu karena dinggap tidak pro rakyat. Tapi sekarang kan program yang ditawarkan sebagai pengalihan dana subsidi BBM itu sudah banyak, ada raskin, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), bantuan siswa miskin, dan lain sebagainya. Nah ini sekarang yang harus dikawal para kader kami supaya penyalurannya tepat guna. Jadi intinya sama saja.

Silakan saja kalau memang mau begitu. Tapi saya mau tanya, apa alasannya sehingga memutuskan seperti itu. PKS itu sudah setia berkoalisi dengan Partai Demokrat sejak Pilpres 2004 sampai 2009. Mesin partai kami sejak awal bekerja keras untuk memenangkan SBY sebagai Presiden.

Saya tegaskan, berdasarkan keputusan Lembang, PKS itu tetap berada di koalisi. Sementara untuk jabatan para menteri, PKS menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden.

Silakan saja. Jabatan itu kan amanah, kepercayaan. Kalau tidak mendapatkan amanah lagi, ya saya tidak apa-apa. Berdasarkan kesepakatan Lembang kan memang soal jabatan menteri diserahkan sepenuhnya kepada Presiden. 

     

Kesepakatan Lembang itu ada tujuh, yaitu sepakat untuk cooling down terlebih dahulu, menurunkan sepanduk menolak kenaikan harga BBM, menghindari debat publik 

tentang masalah BBM atau masalah krusial lainnya, melarang kader untuk melakukan mobilisasi massa dengan menggunakan atribut partai, mengawal program yang pro rakyat dalam RAPBN, menyerahkan gonjang-ganjing soal posisi Menteri kepada Presiden, dan membantu advokasi bekas Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq.

Ya itu artinya mereka tidak mematuhi ketentuan partai. Kami dengan jelas sudah melarang dilakukannya mobilisasi massa, apalagi sampai menggunakan atribut partai.

Tentunya bagi kader yang seperti itu nanti akan kami proses sesuai ketentuan yang berlaku. Tapi saya tegaskan lagi apabila hal semacam itu terjadi pasti bukan tindakan resmi partai.

Sangat siap. Karena tugas saya memang memberikan penjelasan kepada masyarakat. Memang saat ini tidak terlalu berbahaya bagi Indonesia. Namun masyarakat harus paham kalau potensi bahayanya juga besar, sehingga kita memerlukan imunitas untuk menghadapi hal ini.

Kita lihat saja di Eropa, Yunani sudah collaps, di Spanyol pengangguran meningkat drastis hingga 37 persen. Kita harus memilih, apakah akan berdiam diri dan menunggu terjadi seperti itu, atau mengambil langkah pencegahan.

Tentu saja tidak. Semua menteri anggota koalisi kan saling bekerja sama untuk mengurangi dampak krisis tersebut. Misalnya Menteri Perdagangan yang mengontrol masalah harga barang kebutuhan pokok. Mentan mengawasi masalah persediaan barang kebutuhan pokok. Semua dilakukan secara bersama-sama, turun ke masyarakat untuk saling membantu.

Yang menyebabkan kenaikan barang-barang itu kan biasanya karena terjadinya penimbunan. Makanya harus dilakukan pengawasan secara bersama-sama. Kami pun sudah melibatkan pihak kepolisian. 

Kami akan mengupayakan semaksimal mungkin agar tepat sasaran. Untuk memanfaatkan program penganti subsidi BBM kan masyarakat akan menggunakan Kartu Perlindungan Sosial. 

Kalau dulu, kartu semacam ini kan bisa diakali. Sekarang kami perketat penggunaannya. Jadi hanya orang yang namanya tertera, dan membawa KTP yang bisa menggunakannya. Konsepnya by name, by address.  [Harian Rakyat Merdeka]

Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (18/6).

Forum Pemred se-Indonesia 2013 di Bali, Jumat (14/6).

Forum Pemred se-Indonesia 2013 di Bali, Jumat (14/6).

Melalui akun twitter @tifsembiring Senin (17/6

Jakarta - - FPKS DPR resmi menunjuk Mohamad Sohibul Iman sebagai Wakil Ketua DPR pengganti Anis Matta. Siapakah Kang Iman dan seperti apa sepak terjangnya?

Berdasarkan situs pribadinya, Sohibul Iman lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada tanggal 5 Oktober 1965. Iman sempat kuliah di IPB sampai semester 3 pada 1985-1987, namun kemudian menuntaskan pendidikan dari jenjang S1-S3 di Jepang setelah mendapat beasiswa.

Pada tahun 1992 dia mendapat gelar Bachelor of Engineering dari Waseda University, Tokyo. Pada tahun 1994 dia mendapat gelar Master of Engineering dari Takushoku University, Tokyo. Pada tahun 2004 dia mendapat gelar PhD dari Graduate School of Knowledge Science, Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST).

Iman terlibat dalam sejumlah organisasi seperti ISTECS (Institute for Science and Technology Studies), YPNF (Yayasan Pendidikan Nurul Fikri), HSF (Hokuriku Scientific Forum), MITI (Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia), YIT (Yayasan Inovasi Teknologi), dan lain-lain.

Selain itu dia juga terlibat dalam organisasi-organisasi profesi, seperti ISSS (International Society for System Sciences), JSSPRM (Japan Society for Science Policy and Research Management), IEEE (Institute of Electric and Electronics Engineers), dan lain-lain.

Setelah reformasi tahun 1998 silam, Iman bergabung dengan PK (Partai Keadilan). Jabatan pertamanya adalah Departemen Iptek-LH DPP PK. Sejak tahun 2005 hingga 2010 diamanahi sebagai Ketua DPP PKS bidang Ekuintek (Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Teknologi).

Iman memiliki pengalaman dalam beragam profesi dengan spesialisasi dalam bidang Kebijakan Teknologi dan Industri (aspek makro) dan Manajemen Inovasi dan Pengetahuan (aspek mikro). Lama bekerja pada lembaga teknologi pemerintah, perguruan tinggi, dan perusahaan konsultan. Pernah menjadi PNS di Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional) dan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) untuk kemudian mengundurkan diri.

Di dunia akademik dia juga sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi, juga pernah menjabat sebagai rektor Universitas Paramadina, Jakarta. Iman juga pernah bekerja sebagai konsultan hak paten telah banyak menangani drafting, penelusuran, dan aplikasi hak paten dari berbagai perusahaan dalam negeri maupun luar negeri.

Periode 2009-2014 menjadi periode pertama Iman di DPR. Iman memiliki mimpi mewujudkan masyarakat madani yang adil yang tidak mungkin tercapai manakala para penyelenggara negara (pemangku otoritas) tidak memiliki moralitas yang baik.

Pada hari Selasa (12/2/2013), Iman dipercaya FPKS DPR menjadi Wakil Ketua DPR menggantikan Anis Matta. Anis Matta mundur dari DPR setelah diangkat menjadi Presiden PKS yang baru menggantikan Luthfi Hasan yang tersangkut kasus impor sapi. Anis akan berkosentrasi membenahi partai.

Islamedia - Taufiq Kiemas memuji Ahmad Heryawan yang dia nilai memiliki sikap negarawan. Posisi tokoh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun makin kuat, tak hanya memimpin Jabar, tapi juga nasional.

Wajah Taufiq Kiemas Datuk Basa Batuah terkesima. Sesekali, dia manggut-manggut. Kadang, suami Megawati Soekarnoputri itu seperti tak bisa menahan kekagumannya mendengar pernyataan lelaki muda yang ada di hadapannya.

Siapakah lelaki yang berpidato di hadapan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI itu? Dia tak lain adalah Ahmad Heryawan. Dia tokoh muda yang baru berusia 46 tahun, lebih muda 23 tahun ketimbang Kiemas. Ketika Kiemas sudah aktif bersama GMNI, Heryawan mungkin masih bocah cilik di kampung kecil di Sukabumi.

Heryawan yang kini Gubernur Jawa Barat mengemukakan tentang posisi dan peta Jabar di tengah Indonesia. Di Hotel Grand Pasundan, Kota Bandung, Selasa (8/5) siang, Heryawan menyebutkan Jabar adalah indikator kemajuan Indonesia.

Dia menyebutkan, penduduk Jabar saat ini mencapai 44,2 juta jiwa. Angka itu berarti seperlima penduduk Indonesia. Dalam konteks NKRI, Heryawan menyatakan potensi yang dimiliki provinsi Jabar dengan jumlah penduduk terbesar ini.

“Indikator maju mundurnya Indonesia, ditentukan oleh Jawa Barat. Apalagi secara geografis kawasan Jabar berdekatan dengan IbuKota Negara RI, DKI Jakarta,” tegasnya saat menghadiri Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara tingkat Provinsi Jawa Barat itu.

Pernyataan inilah yang antara lain membuat kagum anggota Fraksi PDIP DPR periode 2009-2014 dari daerah pemilihan Jawa Barat II ini. Lelaki Minangkabau kelahiran Palembang ini menyebut apa yang dilontarkan Heryawan sebagai pemikiran yang cerdas.

“Dengan jumlah penduduk yang mencapai seperlima penduduk Indonesia, seharusnya Jabar memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Dengan menuntaskan permasalahan di Jabar, berarti juga menyelesaikan seperlima masalah di Tanah Air,” tutur TK, sebutan akrabnya.

Kiemas mengaku, pemikiran Gubernur Heryawan di luar pemikirannya. “Saya sangat mengapresiasi tentang seperlima penduduk Indonesia ada di Jawa Barat. Artinya kalau Jawa Barat miskin, berarti Indonesia miskin. Begitu pula sebaliknya, kalau Jawa Barat kaya, maka Indonesia juga kaya,” tegas Kiemas.

TK bukan figur pertama yang memuji Heryawan. Tak sedikit orang maupun lembaga yang terkesima dengan pemikiran dan perbuatan Aher, begitu dia biasa disapa. Terbukti, puluhan anugerah dan penghargaan sudah diterima Heryawan, baik dalam kapasitas kepala daerah maupun secara personal.
Terakhir, Heryawan bersama sejumlah figur progresif lainnya, mendapat penghargaan Tokoh Perubahan 2011 dari harian Republika. Kecuali Heryawan, tokoh lainnya yang mendapatkan anugerah itu antara lain Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

Aher, di mata tim penilai independen, berhasil membalikkan keraguan banyak orang dengan bekerja, bekerja, dan bekerja. Tiga sektor yang dijanjikannya saat kampanye pada Pilkada Jabar 2008 menunjukkan peningkatan. Angka pengangguran turun, tingkat kesehatan masyarakat naik, dan pendidikan mulai merata. Kualitas infrastruktur pun dapat ditingkatkan.

Tidaklah mengherankan, kini muncul suara-suara untuk mendorong Aher juga berkiprah dalam kepemimpinan nasional. Kecuali itu, PKS, partai yang digabunginya sejak era reformasi pun sempat meminta kesediaannya dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada tahun ini. Untuk yang satu ini, Heryawan menolak karena belum menuntaskan kewajibannya selama lima tahun sebagai pemimpin Tanah Pasundan.

Masuknya Aher dalam waktu dekat ke pentas politik nasional, bukanlah hal yang mustahil. Bahkan, peluang untuk itu jadi sangat terbuka. Sebagai tokoh muda dia diharapkan bisa menghadirkan perubahan dalam pola kepemimpinan nasional.

Tokoh muda? Bukankah seorang Benedict Anderson, seorang Indonesianist, pernah mengungkapkan bahwa sejarah Indonesia adalah sejarah pemudanya. Para pemuda selalu menjadi aktor dari setiap peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah panjang bangsa.

Sejak sebelum kemerdekaan, kaum muda relatif dominan dalam kepemimpinan nasional. Tokoh-tokoh dalam usia 30 sampai 40-an tahun, seperti usia Heryawan saat ini, banyak berkiprah di panggung nasional. Semangat kepemudaan seperti sebelum kukuhnya kuasa Orde Baru itu dipandang perlu dihidupkan lagi.

Saat Bung Karno dan Bung Hatta disumpah jadi Presiden dan Wakil Presiden RI, usia keduanya baru 44 dan 43 tahun. Ketika dilantik sebagai Perdana Menteri, Bung Syahrir baru berusia 40 tahun. Muhammad Natsir juga masih 42 tahun saat jadi PM. Pak Harto bahkan menjadi Presiden RI pada usia 46 tahun, sebaya Heryawan sekarang.

Apapun, bagi Heryawan, kepentingan nasional berada di atas segala-galanya. Itulah sebabnya, dia memandang perlu untuk terus menanamkan benih-benih kebangsaan dan memupuk cinta Tanah Air. Dan, Lomba Cerdas Cermas Empat Pilar Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara adalah salah satu wadah yang bisa digunakan menuju cinta bangsa dan cinta Tanah Air itu.

“Empat pilar kehidupan bangsa yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika adalah pilar yang sudah final dan tak perlu lagi diperdebatkan. Dan LCC ini merupakan ajang dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa,” ucapnya.

---

Disadur dari : http://www.islamedia.web.id/2012/05/ketika-ketua-mpr-terkesima-pemikiran.html