Gus Pur : Sistem Pemilu Mahal, Banyak Caleg Korupsi
By pks kraton 19.19 Parlemen , Tokoh
JAKARTA – Sistem proposional terbuka yang dijalani Indonesia cenderung mendekati korupsi. Ini disebabkan gesekan antar caleg sangat kuat sehingga mereka berusaha menang dengan mengeluarkan biaya mahal.
“Sistem pemilu Indonesia yang menganut proporsional terbuka cenderung korup. Ini disebabkan tiap caleg mengkampanyekan partainya dan dirinya, “ tegas Anggota DPR Komisi II dari Fraksi PKS, Agus Purnomo kepada Berita99 dalam diskusi kebangsaan “Mewujudkan Pemilu 2014 Bersih, Berkualitas dan Bermartabat” di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (25/6)
Agus menjelaskan mahalnya biaya pemilu sangat terasa dalam Pemilu 2009. Saat itu, seorang caleg untuk menang dalam satu dapil membutuhkan 5 miliar rupiah.
“Gaji seorang anggota DPR sebanyak Rp 60 miliar, belum dipotong partai. Sementara kebutuhan jika ingin kembali nyaleg sangat tinggi sehingga mereka main proyek dan korupsi, “ tegasnya.
Tingginya biaya pemilu membuat seorang caleg memainkan politik dengan kecurangan. Salah satunya dengan membeli rekapitulasi di Tempat Pemungutan Suara untuk mengatur hasil akhir, sehingga memenangkan caleg yang bersangkutan.
“Ini umumnya dilakukan dengan membeli surat suara dan membayar panitia pengawas lapangan. Jadi jika di masa mendatang integritas caleg tak bagus, maka Indonesia tak memiliki harapan, “ pungkasnya.
Caleg DPR RI dari PKS paling merata dari wilayah Indonesia
By pks kraton 19.05 Media , Parlemen
JAKARTA - Jakarta paling banyak menyumbang penempatan calon anggota legislatif di semua daerah pemilihan (dapil) untuk DPR pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014. Dari total 6.550 Daftar Calon Sementara (DCS) yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), 2.100 calon (32 persen) beralamat di Jakarta, namun dicalonkan pada daerah pemilihan di luar Jakarta.
Menurut Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz, dari jumlah tersebut Partai Demokrat mempunyai calon paling banyak yaitu mencapai 248 calon atau 44 persen dari seluruh total daftar calonnya.
“Kemudian diikuti Partai Golkar 234 calon (42%), Partai Hanura 230 calon (40%), PDIP 202 calon (36%), Partai Gerindra 186 calon (34%), PAN 174 calon (32%), PKPI 164 calon (31%), PPP 160 calon (30%), PBB 160 calon (29%), Partai Nasdem 141 calon (25%), PKB 136 calon (24%) dan PKS 65 calon (13%),” katanya di Jakarta, Kamis (20/6).
Menurut Masykurudin, banyaknya calon yang datang dari Jakarta ini menunjukkan sistem rekruitmen pencalonan masih sangat sentralistik dan elitis. Partai politik tidak memertimbangkan aspek pengalaman situasi sosial setempat dan kedekatan emosional dengan konstituen, sehingga DCS kurang mencerminkan representasi jiwa pluralitas, peta masalah dan kepentingan di masing-masing daerah pemilihan.
“Di sisi lain, DCS ini menjadi preseden tentang besarnya biaya kampanye yang akan dikeluarkan. Karena parpol dan calon jelas membutuhkan biaya tambahan untuk kampanye, terutama akomodasi dan transportasi. Apabila partai politik dan calon mengambil jalan pintas dengan memasang iklan dan alat peraga, maka berakibat pada aspek kedekatan secara sosial emosional semakin tipis,” katanya.
Karena itu Masykurudin menilai parpol perlu mengaktifkan kantor-kantornya di daerah untuk meningkatkan kegiatan politik dan pendidikan pemilih dengan mengajak komunikasi dan menyerap aspirasi konstituen secara langsung. Dan tentunya masukan yang diperoleh harus dijadikan catatan dalam merumuskan program kerakyatan.
Berdasarkan data yang ada menunjukkan Caleg dari PKS tidak sentralistik dari jakarta tetapi merata dan terkecil dari Parpol lainnya.Sumber : JPNN
Sohibul Iman: PKS Dukung Uji Materi Pasal Lapindo
By pks kraton 23.29 Media , Parlemen
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempersilahkan masyarakat mengajukan uji materi Pasal 9 UU APBNP 2013 ke Mahkamah Konstitusi. Ini disebabkan pasal tersebut mencatumkan anggaran Rp 155 miliar bagi korban lumpur Lapindo.
"Silakan saja masyarakat yang punya legal standing mengajukan ke MK. Pasti kita mendukung bila diujimaterikan," kata Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/6).
Sohibul mengaku terkejut dengan keberadaan pasal tersebut. Pasalnya redaksional kalimat di Pasal 9 UU APBNP 2013 terlalu mendetail.
"Kok sampai sedetail itu dimasukan dalam undang-undang," tambahnya.
Sohibul menegaskan tak mau berspekulasi makna dibalik pasal tersebut. Dia mempersilakan media menafsirkan sendiri, termasuk soal kemungkinan adanya kesepakatan antara pemerintah dan Partai Golkar terkait upaya meloloskan RUU APBNP 2013.
"Sebetulnya harusnya ada di peraturan pemerintah. Tentu teman PDIP kecolongan," pungkasnya.
Sebelumnya, pemerintah siap mengalokasikan dana Rp 155 miliar untuk membantu korban bencana lumpur Lapindo. Alokasi dana tersebut tertera dalam Pasal 9 RUU Nomor/2013 tentang APBN 2013.
"Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tahun anggaran 2013 dapat dipergunakan," bunyi Pasal 9 ayat 1 RUU APBN 2013.
Dalam Pasal 9 Ayat 1 APBN 2013 poin (a) dijelaskan alokasi dana bantuan diperuntukan bagi pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak di tiga desa: Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan Desa Pejarakan. Selain itu, alokasi anggaran juga diperuntukan bagi rukun tetangga di tiga kelurahan yakni Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi.
Pemerintah beralasan bantuan bagi korban lumpur Lapindo untuk menyelamatkan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul Sidoarjo. Anggaran yang diperuntukan bagi BPLS dapat digunakan untuk kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur. Termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong. "Pagu paling tinggi sebesar Rp 155 miliar," tulis Pasal 9 ayat 2.
PKS : Kami disumpah untuk memperjuangkan konstituen kami
By pks kraton 00.12 Media , Parlemen , slider
Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara terang-terangan menolak RAPBNP 2013 yang diajukan pemerintah di paripurna DPR. Padahal seluruh anggota setgab menyatakan menerima RAPBNP 2013 soal penaikan harga BBM dan kompensasi BLSM.
Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim mengatakan apa yang disampaikan dalam paripurna adalah sebagai bentuk konsistensi PKS dalam sumpah jabatannya kepada konstituen.
"Saya kira tidak demikian, kami disumpah untuk memperjuangkan konstituen kami, terlepas apa hasilnya itu merupakan proses demokrasi dan telah dilakukan di DPR ini dan keputusan diambil kita," ujar Abdul Hakim usai paripurna di Gedung DPR, Senayan, Senin (17/6/2013) malam.
Hakim menilai sikap PKS ini akan berdampak dengan nasibnya di Setgab Partai Koalisi Pemerintah menjadi persoalan lain dan tidak ada kaitannya dengan sikap PKS di paripurna DPR.
Bahkan PKS tak mau berandai-andai soal nasib tiga menterinya di kabinet pasca paripurna ini. Karena keputusan sepenuhnya ada di tangan Presiden SBY.
"Kami sudah perjuangkan konstituen tentu soal menteri kami serahkan ke PKS saya yakin bijak, tentu presiden akan mempertimbangkan secara bijak," imbuhnya. [ton]
Fahri Hamzah: ada anomali dalam rencana kenaikan harga BBM bersubsidi
By pks kraton 04.00 Media , Parlemen
 |
| Anggota Komisi III DPR RI, Fahri Hamzah |
JAKARTA - Bersuara dengan nada yang lebih lembut dari biasanya, politisi PKS Fahri Hamzah tidak kehilangan ketajaman muatan pembicaraan. Fahri menyebut adanya anomali dalam rencana pemerintah menaikkan harga BBM.
Dalam rapat paripurna di DPR, Senin (17/6), Fahri menyebut salah satu anomali itu tercermin pada alasan penyelamatan APBN. Pemerintah menyatakan, APBN bisa jebol jika harga BBM tidak dinaikkan.
"Di satu sisi kita bicara penyelamatan dan peningkatan APBN. Tapi di sisi lain, kita tidak mengatasi penyimpangan APBN. Kalau kita sukses mengelola APBN, maka APBN-nya tidak seperti ini berubahnya," tandas Fahri.
Fahri juga menyebut pemerintah tidak sensitif terhadap rakyat kecil. Pemerintah selalu menyalahkan masyarakat karena konsumsi BBM masyarakat yang besar, tetapi mengaturnya dengan cara dinaikkan harganya.
"Publik tidak bisa menerima jika pemerintah tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik (mengelola APBN). Dan kegagalan itu malah ditimpakan ke masyarakat," tegas Fahri lagi.
Fahri juga menyebut pemerintah gagal mengembangkan infrastruktur energi. Walhasil, Indonesia harus menyerahkan pengolahan minyak dan gas bumi ke pihak asing. Ujung-ujungnya, masyarakat harus membeli energi dengan harga mahal. Tapi pemerintah tetap saja tidak sensitif.
"Masyarakat terpaksa membeli energi yang mahal. Sudah dipaksa, tapi disalahkan pula. Dari hari ke hari kita menyaksikan orkestra yang fals ini," ucap anggota Komisi III DPR ini.
Hidayat : PKS Siapkan RAPBN Tandingan
By pks kraton 22.54 Media , Parlemen
JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan tetap menolak kebijakan pemeirntah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. PKS juga menolak postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2013 yang telah disepakati Badan Anggaran (Banggar) DPR.
PKS mengutarakan penolakan tersebut dengan menyiapkan RAPBN Perubahan tandingan. "Kami siapkan postur RAPBN Perubahan tandingan. Semoga dibahas nanti," kata Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid di KOmpleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/6).
Dalam RAPBN Perubahan tandingan itu, PKS tidak menyetujui kenaikkan BBM. Tetapi memaksimalkan dari sumber-sumber lainnya. Dengan tidak memasukkan subsidi BBM yang didanai APBN. Tetapid ihadirkan dari sumber pemasukan negara yang tidak membebani rakyat. Apalagi melahirkan kebijakan yang menyulitkan rakyat.
Dalam rancangan kompensasi kenaikan BBM yang diajukan pemerinyah, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) ditujukan untuk 15 juta penduduk miskin. Menurut Hidayat, jumlah warga miskin tiga kali lipat dari asumsi pemerintah, mencapai 50 juta jiwa. Padahal dalam UUD 1945 fakir miskin merupakan tanggungan pemerintah. Karena itu, majelis syuro PKS menurutnya merasa pemerintah tetap perlu menyalurkan bantuan bagi pemerintah. Tidak tergantung naik atau tidaknya harga BBM.
"Dan bantuan itu tidak sementara, tetapi berkesinambungan hingga rakyat mandiri," ungkapnya.
PKS, lanjut Hidayat, juga mengusulkan peningkatan penerimaan negara dari pajak. Terutama dari pajak kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil. Fraksi PKS menurutnya optimis suara PKS akan tersalurkan dengan baik dalam rapat paripurna. Semua anggota fraksi diwajibkan hadir.
Nasir Djamil Berharap Kapolri Buat Aturan Pemakaian Jilbab untuk Polwan
By pks kraton 18.28 Nasir Jamil , Parlemen
Jakarta - Anggota Komisi III dari Fraksi PKS Nasir Djamil berharap Kapolri Jenderal Timur Pradopo bersikap bijak soal larangan mengenakan jilbab bagi polwan. Nasir berharap polwan tak dilarang mengenakan jilbab.
Bahkan Nasir tak hanya meminta Kapolri untuk mencabut larangan polwan mengenakan jilbab. Tapi juga meminta dibuat aturan soal pemakaian jilbab bagi polwan.
"Saran saya, Pak Kapolri buat peraturan polwan berjilbab sebagai kenangan saat masa pensiun. Ini juga aspirasi," kata Nasir saat berbincang, Minggu (16/6/2013).
Nasir mengatakan, Kapolri bisa membuat peraturan dengan menyusun kriteria jilbab yang dikenakan. Kriteria tersebut bisa bentuk, warna, dan jenis jilbab yang dikenakan supaya tidak meninggalkan kesan seragam polisi.
"Pak Kapolri buat aturan terkait polwan yang mau mengenakan jilbab saat bertugas, ya buat model kerudung seragam yang sama semua," ujar Nasir.
Dia meyakini perbedaan antara polwan yang memakai jilbab dan tidak tak akan mempengaruhi korps polwan. Nasir berharap Kapolri bisa membuat aturan jilbab sebagai seragam sedemikian rupa untuk polwan yang ingin mengenakannya.
"Sebenarnya bisa itu, di Undang-undang Polri juga tidak dilarang," tutup Nasir.
Pasar Baru Tak Surut Pamor, Makin Tua Makin Jadi. Ada Apa di Pasar Baru??? Saksikan Liputan Lengkapnya di "Reportase Siang" mulai pukul 10.15 WIB, hanya di Trans TV
(vid/trq)
Tolak BBM naik, PKS dihadiahi boneka anak macan
By pks kraton 19.35 Hidayat Nur Wahid , Parlemen , slider
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Hidayat Nur Wahid dihadiahi anak macan oleh mantan aktivis 98 ketika bertemu di Gedung DPR. Pada saat yang bersamaan Hidayat juga menerima kunjungan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam.
Pertemuan ini diadakan di ruang FPKS dengan agenda penyampaian persamaan sikap PB HMI dan mantan aktivis 98 dalam menolak kenaikan BBM dan pemberian BLSM.
Dalam kesempatan itu, Hidayat menegaskan, keputusan PKS telah dalam menolak kenaikan BBM sudah tidak bisa ditawar lagi. Hidayat mengatakan sikap PKS disebabkan konsistensi PKS dalam membela rakyat kecil. Dengan penolakan itu kader PKS tetap solid dan tidak ada perpecahan di PKS terkait sikap ini.
"Kalau nanti ada suara berbeda dari para menteri yang berasal dari PKS, itu adalah pernyataan sebagai pembantu presiden. Bukan pernyataan partai," kata Hidayat, Kamis (13/6).
Terkait desakan beberapa pihak untuk menarik para menteri dari kabinet, Hidayat menjelaskan, PKS selalu berusaha menjunjung konstitusi. Para menteri adalah pembantu Presiden dan hanya Presiden yang memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri.
"UUD 45 dan code of conduct koalisi tidak memberikan hak kepada parpol untuk menarik para menteri. Itu sebabnya, kami putuskan untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden untuk menggunakan hak prerogatifnya," ungkapnya.
Dalam audiensi itu Ketua Umum PB HMI Muhammad Arif Rosyid Hasan mengatakan PKS tidak sendirian dalam menolak kenaikan harga BBM. "Jadi kalau PKS menolak kenaikan harga BBM, kami ingin mengatakan kepada PKS 'You are not alone'. Karena kami juga menolak kenaikan," ucap Arif.
Dalam pernyataan sikapnya, Aktivis 98 menyebut, kenaikan harga BBM berpotensi menaikkan jumlah rakyat miskin menjadi 13 persen atau bertambah 4-5 juta jiwa. Sementara, BLSM yang dijanjikan akan diberikan sebagai kompensasi, dinilai tidak memberi efek positif bagi penderitaan rakyat. Secara sistemik, juga akan menambah utang negara sehingga total utang RI bisa mencapai hampir 2.200 triliun.
Dalam kesempatan tersebut, para Aktivis 98 memberikan sebuah boneka anak macan sebagai simbol untuk terus berani memperjuangkan kepentingan rakyat.
"Ini memang anak macan. Tetapi, dia akan menjadi besar," kata salah satu aktivis 98 Ubedilah.
FPKS: Hutang Gaji dan Tunjangan Guru Harus Didahulukan
By pks kraton 16.57 Media , Parlemen
 |
| Hj. Ledia Hanifa Amaliah, SSi., MPsi.T |
Jakarta - Dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Sekjen Kementrian Sosial mengenai usulan APBN Perubahan 2013, Kementerian Agama termasuk yang mendapat banyak sorotan. Hal ini terutama terkait rencana program pemanfaatan tambahan anggaran yang diterima Kemenag.
Di saat kementrian-kementrian diminta melakukan penghematan dan melakukan pemotongan anggaran, Kementrian Agama justru mendapat revisi tambahan anggaran lebih dari satu Triliun rupiah. Karena itu rencana penghematan senilai 55 Milyar dari sekitar 11 program kementrian yang disampaikan oleh Menteri Agama sesungguhnya tidak terlalu mengganggu rencana keseluruhan program Kementrian yang sudah disusun.
Sayangnya, beberapa rencana program pemanfaatan tambahan anggaran yang diajukan Kemenag itu nampak tidak memenuhi standar prioritas pemanfaatan. Ledia Hanifa Amaliah, anggota dewan asal FPKS menjadi orang pertama yang menyampaikan kritiknya terhadap rencana Kemenag meningkatkan anggaran pemberian Beasiswa Siswa Miskin sebesar satu Triliun Rupiah dan Beasiswa Bidik Misi sekitar 47 miliar rupiah.
“Bagaimana mungkin Kemenag bisa merencanakan peningkatan anggaran beasiswa sementara kita tahu dalam pagu anggaran Kemenag ada hutang gaji dan tunjangan bagi puluhan ribu guru di seluruh tanah air?” kata Ledia dalam rilis yang diterima detikcom, Kamis (30/5/2013).
Ledia lebih lanjut menjelaskan guru dan tenaga honorer pendidikan masih banyak yang belum mendapatkan hak gaji dan tunjangan profesi mereka selama berbulan-bulan bahkan ada yang berbilang tahun.
“Kita bukan menolak perluasan beasiswa, tapi harus ada skala prioritas. Ini kan penambahan anggaran, dan membayar hutang gaji dan tunjangan bagi guru semestinya diprioritaskan. Sebab itu adalah hak mereka. Dan bagaimana kegiatan ajar mengajar bisa berjalan baik kalau para guru tidak konsen mengajar karena harus berpikir bagaimana caranya mencari tambahan penghasilan di luar tugas utamanya sebagai guru,” imbuhnya.
Karena itu Ledia berharap kesempatan melakukan perubahan APBN 2013 ini tak hanya mengubah angka-angka tetapi termasuk dalam membuat skala prioritas program.
PKS Tantang BNN Jadikan Pemberantasan Narkoba Sebagai Gerakan Nasional
By pks kraton 17.10 Parlemen
JAKARTA-Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf memiliki harapan besar kepada Badan Narkotika Nasional dalam pemberantasan narkoba di Indonesia. Menurutnya, dampak penyalahgunaan narkoba lebih berbahaya dibandingkan kejahatan korupsi dan terorisme. Jadi BNN harus menjadikan pemberantasan narkoba sebagai gerakan nasional.
"Saya punya harapan besar dengan BNN. Jika kita bandingkan kejahatan terorisme, korupsi dan narkoba. Menurut saya paling bahaya adalah narkoba, karena narkoba menyerang nyawa, fisik, mental, dan akal para pecandunya serta merupakan kejahatan mafia internasional." ujar politisi PKS ini saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BNN di Komplek Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/3/2013).
Muzzammil menjelaskan Korban narkoba saat ini sudah mencapai 4,5juta orang, mayoritas anak-anak dan remaja. Jumlah kerugian secara materil mencapai 48 Triliun per tahun. Untuk itu, politisi PKS asal Lampung ini meminta BNN lebih serius dan menjadikan pemberantasan narkoba sebagai gerakan nasional.
”Kami menantang BNN agar bekerja lebih keras untuk menjadikan pemberantasan narkoba menjadi gerakan nasional yang massif dengan melibatkan pejabat negara, parpol, LSM, akademisi, mahasiswa, ulama, dan tokoh masyarakat.” tegasnya.
Untuk itu Muzzammil mempertanyakan dukungan anggaran dan legislasi yang dibutuhkan untuk mendukung gerakan tersebut. "Berapa anggaran yang dibutuhkan BNN? Yang harusnya lebih besar dari KPK dan Densus. Dengan visi ASEAN 2015 bebas narkoba, dukungan anggaran dan legislasi seperti apa yang bisa DPR berikan untuk mendukung gerakan pemberantasan narkoba yang dipimpin oleh BNN?," tanyanya.
Muzzamil pun kemudian membandingkan kinerja BNN dengan kinerja badan intelejen negara lainnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang berhasil menangkap koruptor dengan strategi penyadapannya, dan juga Detasemen Khusus (Densus) 88, yang berhasil melumpuhkan teroris dengan serangannya di tempat yang berbeda-beda di wilayah Indonesia..
"Kinerja KPK dengan penyadapan sudah terpublish luar biasa di media dengan menangkap para koruptor di kalangan pejabat negara. Densus 88 dengan penyadapan juga sangat luar biasa berantas teroris dengan cara menangkap orang-orang di tempat yang tersebar. Kenapa BNN terlihat lebih senyap?" ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Menurut Muzzammil, seharusnya semua bandar narkoba di lembaga pemasyarakatan bisa segera dibongkar dengan cepat melalui penyadapan yang dilakukan oleh tim intelijen BNN terhadap mereka. “Tapi kenapa BNN terlihat sulit melacak pengedar narkoba di lembaga pemasyarakatan?” tanyanya.
Sebenarnaya Muzzammil berharap dengan penyadapan yang telah dilakukan oleh BNN selama 3 bulan terhadap Raffi Ahmad dapat memberikan kejutan kepada publik dengan membongkar mafia besar pemasok barkoba di kalangan artis dan anak muda.
“Saya berharap dengan terungkapnya kasus narkoba yang melibatkan Raffi ini, BNN dapat mengetahui sumber utama atau gembong narkoba yang selama ini memasok kepada para artis dan anak-anak muda. Tapi ternyata yang diungkap hanya para pemakai saja. Dari sudut ini kerja penyadapan BNN kurang sukses karena belum sampai menyadap bandarnya. ”tegasnya.
Kesabaran Rakyat Gaza, Teladan Pembinaan Karakter Siswa
Bahas Masalah Umat, FPKS & Ormas Islam Sepakati Bentuk Forum Bulanan
By pks kraton 11.34 Media , Parlemen
Kesepakatan dicapai di akhir acara silaturahim pimpinan Ormas Islam dan dengar pendapat RUU keumatan di ruang pleno Fraksi PKS, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/2/2013). Pimpinan sejumlah ormas Islam hadir memenuhi undangan Fraksi PKS, di antaranya MUI, LPPPOM MUI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI), Wanita Syarikat Islam, Wanita Islam, Muslimat NU, Hizbut Tahrir Indonesia, Muslimah HTI, PII, KBPII, Pemuda PUI, Wanita PUI dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII).
"Dengan forum bulanan ini kita bisa sama-sama membahas problem umat dan mencari jalan keluarnya. Termasuk segala hal yang perlu kita perjuangkan melalui parlemen," tutur Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid.
Sebelumnya, dalam forum silaturahim dan dengar pendapat ini, para pimpinan Ormas Islam menyampaikan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian umat. Di antaranya soal pelaksanaan haji yang masih banyak kelemahan di sana-sini, masalah jaminan produk halal hingga isu kesetaraan gender dan perlindungan keluarga.
Sementara itu, terkait RUU Jaminan Produk Halal (JPH) yang sedang dibahas di DPR, Hidayat menyampaikan harapannya agar RUU ini segera bisa disahkan menjadi UU.
"Saya mengharapkan RUU ini dapat segera selesai pada masa sidang ini. Pembahasannya bisa dilakukan lebih efektif dan cepat tanpa harus mengurangi kualitas RUU JPH itu," tegas Hidayat yang juga anggota Komisi VIII ini.
Hidayat mengungkapkan, setidaknya ada tiga hal yang krusial dalam peta pandangan masing-masing fraksi terkait RUU JPH ini. Ketiga hal tersebut adalah masalah kelembagaan, peranan MUI, dan sifat pengaturannya. Selanjutnya tiga hal inilah yang nantinya akan mengerucut menjadi materi lobi dalam rapat-rapat lobi.
"Mudah-mudahan dalam forum lobi ini ada win-win solution. Artinya, yang terkait dengan kelembagaan berdasarkan pendapat pemerintah, namun untuk peran MUI dan sifat pengaturan diharapkan sesuai dengan pandangan DPR. Ini Agar pertemuan kesepahaman itu dapat mempertimbangkan kemaslahatan rakyat," paparnya.
Zuhrif : Penguatan Mbangun Kampung Tahun 2013
By pks kraton 19.46 Parlemen , slider , Zuhrif
Target alokasi dana 1,2 Trilyun untuk pembangunan Kota Yogyakarta. Dari besaran alokasi dana tersebut, harapannya porsi Mbangun Kampung akan semakain besar. Sehingga masyarakat dapat langsung menikmati APBD yang selama ini dibayarkan melalui pajak, dan retribusi.
Zuhrif Hudaya mengatakan, “Sebenarnya dalam musrenbang sudah ada plafon anggaran di setiap kelurahan untuk mbangun kampung kisaran anggaran 300juta-500juta di setiap kelurahan”. Hal ini untuk tahun 2013 harapannya dapat terealisasi dengan baik.
Persoalan Mbangun Kampung juga tidak semudah yang diharapkan, ada kendala teknis terkait dengan eksekusi dan kesiapan pemerintah. Tugas yang berat ini haruslah di dukung dengan alokasi dana yang cukup dan SDM yang memadai. Persoalan yang belum selesai salah satunya adalah mengalihkan kewenangan dari SKPD teknis ke kecamatan dan kelurahan dalam konsep Mbangun Kampung ini. Persoalan pengalihan kewenangan juga harus didukung oleh penyiapan dan pelatihan SDM untuk menerima tugas dan kewenangan tersebut.
Problem yang mendasar di SKPD Kecamatan/Kelurahan adalah tentang kesiapan SDM teknis fungsional. Selama ini di kelurahan dan kecamatan hanya diberikan kewenangan administrasi kependudukan, sehingga kesiapan untuk mendapatkan wewenang lebih perlu disiapkan dan dilatih. Apalagi manakala menangani kegiatan fisik dalam Mbangun Kampung, SDM kelurahan dan kecamatan masih asing dan belum terbiasa. Harapannya permasalahan SDM ini dapat segera diatasi dengan pelatihan dan penyiapan SDM handal untuk menjalankan tugas dan kewenangan itu. Sehingga realisasi Mbangun Kampung dapat terwujud segera.
Reses Anggota DPD RI Ir. H. Cholid Mahmud, MT
By pks kraton 18.25 Kabar , Parlemen
Jumat, 6 Mei 2011 anggota DPD RI Ir. H. Cholid Mahmud, MT dari Yogyakarta kembali melaksanakan Reses jaring Aspirasi Masyaraka yangt bertempat diHotel Ruba Graha Mantrijeron Yogyakarta ada Pukul 20.00-21.30. Dalam acara tersebut dihadiri beberapa tokoh masyarakat di wilayah Daerah Pemilihan 1 (Kraton, Mantrijeron & Mergangsan), kader serta simpatisan PKS. Ir. H. Cholid Mahmud yang sebelumnya sebagai pernah menjabat Anggota DPRD Provinsi DIY periode 2004-2009 itu mengangkat isu keistimewaan DIY didalamnya terdapat point terpenting yaitu pengisian jabatan Gubernur dan wakil gubernur serta upaya pengawalan aspirasi masyarakat Yogyakarta didalam RUUK. Selain masalah Keistimewaan bidang pendidikan, perekonomian dan masalah lingkungan menjadi isu yang diangkat oleh audiens dalam acara Reses tersbut. Keberlangsungan perekonomian di daerah dalam hal ini dipengaruhi oleh implementasi Otonomi daerah, dimana setiap daerah tidak harus kaya karena sudah menjadi tugas Negara untuk mengelola kekayaan terhadap sset Negara yang dimiliki untuk memajukan daerah. Dalam Faktor Pendidikan dewasa ini banyak nilai-nilai pendidikan kewarga negaraan yang luntur dimakan jaman. Olehkarena itu diperlukan suatu penanaman pendidikan karakter sehingga kultur masyarakat didaerah tidak mudah terserang dengan adanya media informasi yang semakin banyak masuk di Indonesia khususnya daerah sehingga merusak kultur budaya yang ada. Dalam hal lingkungan pemerintah sangat serius mengatasi masalah global warming dengan penanaman pohon dan program-program lainnya, akan tetapi didalamnya juga perlu pendidikan agar tidak sekedar memberikan solusi misalnya dengan penanaman pohon saja tetapi juga bagaimana tata cara merawatnya atau menjaganya tidak hanya secara kontekstual.
